Gus Muhaimin: Sosialisme Islam Perkuat Kemandirian Rakyat
Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Islam, Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin, menekankan bahwa kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa disederhanakan sebagai takdir atau akibat langsung dari kemalasan warga itu sendiri. Baginya, jalan untuk menembus masalah tersebut adalah melalui penerapan sosialisme Islam yang menjadi pedoman perjuangan dalam mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat kemandirian rakyat banyak. Pernyataan ini dikemukakan saat ia bertindak sebagai pembicara utama pada acara Dialog Publik bertema Sosialisme Islam yang diselenggarakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta pada Jumat, tanggal 13 November 2026.
Membongkar Ketimpangan Melalui Lensa Sosialisme Islam
Gus Muhaimin menjelaskan bahwa konsep sosialisme Islam selama dua minggu terakhir telah digaungkan secara massif oleh perangkat daerah dan wilayah PKB di seluruh Nusantara. Kegiatan yang berlangsung di berbagai tingkatan ini kini menurutnya harus dilebarkan cakopannya menjadi sebuah dialog nasional yang demokratis, kritis, dan melibatkan lintas lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia berpesan agar wacana ini tidak berhenti sebatas perdebatan di atas kertas atau saling tukar pendapat, melainkan segera diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang bermuatan kerja praktis bagi kemaslahatan umat.
Menurut dia, dialog ini secara fundamental dimaksudkan untuk menguatkan dua pilar utama yang dipegang teguh, yaitu komitmen kerakyatan dan komitmen keislaman. Ilmu yang diperoleh dari pembahasan-pembahasan teoritis wajib diturunkan langsung ke lapangan dan diubah menjadi langkah operasional yang menyentuh permasalahan riil di masyarakat.
Pemimpin tertinggi PKB tersebut mengkritisi fenomena ketimpangan struktural yang masih melanda para petani di seluruh Indonesia. Ia merujuk pada temuan Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang mencatat adanya peningkatan signifikan terhadap jumlah keluarga tani yang mengelola lahan sempit di bawah setengah hektare. Angka ini mengalami kenaikan dari sekitar empat belas juta jiwa pada satu dekade lalu hingga menembus hampir tujuh belas juta keluarga saat ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan agraria masih sangat mendesak untuk segera mendapat penanganan serius.
Di tengah situasi itu, Gus Muhaimin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap sejumlah terobosan yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya penyesuaian harga pupuk bersubsidi yang berhasil ditekan turun sebesar dua puluh persen serta pengesahan harga gabah kering panen di angka enam ribu lima ratus rupiah per kilogram. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa terobosan tersebut hanya merupakan langkah awal. Upaya lebih fundamental berikutnya harus diarahkan pada penyelesaian penyempitan lahan garapan petani lewat perluasan akses penguasaan tanah sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi pertanian yang benar-benar mandiri dan mampu memberdayakan anggotanya.
Selain sektor pertanian, persoalan ketimpangan juga menyeruak di kalangan pekerja upahan. Gus Muhaimin menyoroti kondisi rata-rata penghasilan buruh yang hanya berkisar tiga koma tiga juta rupiah per bulan, sebuah besaran yang nyaris setara dengan garis kemiskinan bagi satu keluarga yang ditaksir berada di angka tiga koma satu juta rupiah. Ia menilai kenaikan upah minimum sebanyak enam koma lima persen yang ditetapkan pemerintah merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia, tepatnya enam dari setiap sepuluh orang pekerja, ternyata bekerja di sektor informal. Kelompok ini secara inheren belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan menyeluruh dari kebijakan penetapan upah minimum negara.
Oleh karena itu, Gus Muhaimin menegaskan bahwa mereka yang bergerak di luar sistem formalisasi ketenagakerjaan mutlak memerlukan payung perlindungan hukum, jaminan sosial yang memadai, serta peluang luas untuk memiliki dan mengembangkan usaha kecil maupun menengah agar dapat berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi.
Membenahi Konsep Sosialisme Islam: Bukan Komunisme
Dalam paparan lanjutannya, Gus Muhaimin berusaha meluruskan pengertian soal sosialisme Islam di tengah publik. Ia menegaskan secara tegas bahwa pemahaman ini sama sekali bukan turunan dari ideologi komunisme maupun sekadar representasi pemikiran sayap kiri konvensional. Sebaliknya, sosialisme Islam dibangun di atas fondasi prinsip tauhid yang kokoh. Dalam kerangka ini, hak milik pribadi tetap diakui dan dihormati, namun kekayaan bangsa dilarang menumpuk hanya di tangan segelintir elit yang pada akhirnya memicu praktik eksploitasi antarsesama manusia.
Ia menegaskan bahwa sosialisme Islam berfungsi sebagai ruh atau semangat penggerak, Pasal Tiga Puluh Tiga dan Pasal Tiga Puluh Empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Empat Belas merupakan mandat konstitusional yang mengharuskannya, pemberdayaan masyarakat merupakan metodologi pelaksanaannya, dan PKB hadir sebagai instrumen perjuangan kolektif umat dan bangsa untuk meraih cita-cita tersebut.
Akar Sejarah dan Makna Ruang Diskusi
Gus Muhaimin mengajak publik menengok kembali perjalanan panjang gagasan sosialisme Islam dalam lintasan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa jejak pemikiran ini sudah tertanam sejak era tradisi saudagar santri dan organisasi Nahdatut Tujjar, dilanjutkan dengan bangkitnya Sarekat Islam, hingga tersampaikan dalam pembaringan intelektual H.O.S. Tjokroaminoto yang meramu ajaran Islam bersama paham sosialisme. Semua elemen itu membuktikan bahwa akar Islamisme progresif telah menjadi bagian tak terpisahkan dari napas perlawanan terhadap ketidakadilan di tanah air.
Mantan Menteri Agama ini menekankan bahwa dialog sosialisme Islam hendaknya diposisikan sebagai ruang terbuka bagi pertukaran gagasan yang sehat, bukan dijadikan arena pertarungan identitas primordial ataupun rebutan kepentingan golongan dan tokoh tertentu.
Ia menyindir bahwa rakyat Indonesia sebenarnya sudah jenuh dan bosan hanya mendengar kata-kata keadilan terus-menerus dari para pemimpin. Karenanya, tugas kaum beriman dan berkecimpung dalam pergerakan adalah menunjukkan secara konkret kepada siapa keadilan itu dinikmati dan kepada siapa beban ketidakadilan ditimpakan, baru kemudian mengubah struktur tersebut secara bersama-sama. Ia menambahkan bahwa Islam secara esensial tidak pernah bersikap netral terhadap segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan.
Kelanjutan sebagai Majelis Ilmu Rutin
Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata, Gus Muhaimin mengumumkan bahwa forum diskusi serupa akan terus digelar secara berkala dengan nama baru, yakni Majelis Ilmu. Lembaga informal ini sengaja dibuka lebar untuk dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, mulai dari kiai, akademisi, aktivis, tokoh lintas agama, generasi muda, hingga mereka yang seringkali menjadi kritikus terhadap arah kebijakan. Arah perjuangan berbasis sosialisme Islam harus selalu menempatkan rakyat sebagai poros utamanya, mendorong mekanisme pemberdayaan berkelanjutan, serta membangun kemandirian ekonomi yang tangguh.
Gus Muhaimin berpesan bahwa masyarakat tidak boleh selamanya digambarkan hanya sebagai objek penerima bantuan rutin. Yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan rakyat agar mereka mampu menguasai sumber penghidupan, mengakses jalur ekonomi yang adil, serta memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam interaksi kehidupan sosial dan politik sehari-hari.
Rangkaian Narasumber dan Tim Moderator
Acara dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah pemantik diskusi lintas bidang yang cukup representatif. Profil mereka antara lain mencakup Prof. Jimly Asshiddiqie yang menjabat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Savic Ali selaku penggerak media Islam digital, Cania Citta yang dikenal sebagai Co-Founder Malaka Project, serta Prof. Vedi Hadiz, seorang Profesor Kajian Asia dari University of Melbourne yang turut terlibat secara daring.
Proses fasilitasi diskusi dijalankan oleh Arie Putra dan Budi Adiputro yang berasal dari Total Politik. Sementara itu, para penanggap yang memberikan tanggapan berupa kritik dan refleksi mendalam di antaranya meliputi Roy Murtadho, seorang pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar, jurnalis senior Farid Gaban, serta perwakilan komunitas edukasi sejarah bernama Neo Historia.
Tiga puluh tahun lebih bergulirnya sejarah kebangkitan kembali nilai-nilai keadilan sosial dalam bingkai keislaman tampak semakin membumi lewat gelaran ini. Dialog publik tersebut secara tegas menjembatani celah antara teori dan praksis, sekaligus menegaskan kembali komitmen PKB untuk terus memperjuangkan sosialisme Islam sebagai alternatif pemikiran dan gerakan yang berpihak pada rakyat jelata serta berakar dalam nilai-nilai keislaman yang progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.