Berita Lainnya
Berita 30 Oct 2026 789.2K TV One News

Kemenhaj Blokir Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah

Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah mencatat sejumlah besar permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah sepanjang tahun 2026. Hingga tanggal 26 Oktober, total kasus yang berhasil dikumpulkan mencapai angka 244. Data ini disampaikan resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah atau yang biasa disingkat sebagai Kemenhaj. Kondisi ini jelas menjadi perhatian serius bagi kementerian terkait, sehingga seluruh calon jemaah yang berencana berangkat ibadah digugah untuk lebih waspada dan teliti sebelum memutuskan memilih penyelenggara perjalanan ibadah.

Dari 244 kasus yang terekam, kerugian finansial yang dialami masyarakat diperkirakan menyentuh angka Rp247,65 miliar. Jumlah ini dirapikan berdasarkan akumulasi berbagai laporan dari para calon jemaah yang merasa dirugikan oleh oknum penyelenggara. Besarnya angka kerugian ini mengindikasikan bahwa praktik-praktik tidak bertanggung jawab masih cukup marak terjadi di kalangan penyelenggara ibadah, baik haji maupun umrah.

Pernyataan Direktur Jenderal Kemenhaj

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menjelaskan bahwa ratusan kasus tersebut menyangkut beragam persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Setiap persoalan tersebut memerlukan penanganan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lapangan. Harun Al Rasyid menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan administratif semata. Menurutnya, setiap aduan yang masuk harus mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Poin paling mendasar menurutnya adalah bagaimana negara betul-betul hadir untuk melindungi hak dan kepentingan jemaah yang telah menyerahkan kepercayaan kepada penyelenggara ibadah.

Rincian Kasus dan Tindak Lanjut

Berdasarkan rincian yang diterbitkan, kasus-kasus yang dilaporkan tersebut terdiri dari 125 kasus berkaitan dengan umrah, kemudian diikuti oleh 93 kasus haji khusus, 22 kasus haji reguler, serta empat kasus lainnya. Dari jumlah total tersebut, sebanyak 190 kasus masih berada dalam proses penanganan aktif. Sementara itu, terdapat 36 kasus yang masih berada dalam tahap monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, sebanyak 18 kasus telah berhasil diselesaikan secara tuntas.

Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata, Kemenhaj telah mengambil langkah tegas dengan memblokir enam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau yang dikenal sebagai PPIU. Selain itu, satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU juga diblokir melalui aplikasi SISKOPATUH yang menjadi sistem pengawasan resmi. Tidak berhenti di situ, masih terdapat delapan PPIU yang hingga saat ini masih menjalani proses pengawasan dan pendalaman lebih lanjut. Terkait penanganan yang lebih serius, sebanyak 34 aduan atau kasus juga telah diserahkan kepada Bareskrim Polri guna diproses secara hukum lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi yang berwenang.

Penekanan Integritas dan Perlindungan Jemaah

Harun Al Rasyid kembali menegaskan bahwa integritas bukan sekadar soal kejujuran semata. Integritas juga mencakup konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai moral yang dijalankan dalam menunaikan tugas. Kepentingan jemaah, negara, dan publik harus selalu ditempatkan di posisi paling atas, melampaui kepentingan pribadi maupun golongan manapun juga. Pernyataan ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh aparatur maupun pihak terkait bahwa perlindungan terhadap jemaah adalah prioritas utama.

Upaya Kemenhaj untuk Perbaikan Sistem

Dalam rangka memperkuat penanganan kasus-kasus yang ada, Kemenhaj berkomitmen untuk memperketat evaluasi perizinan bagi setiap penyelenggara ibadah. Verifikasi kesiapan penyelenggara juga akan ditingkatkan agar hanya entitas yang benar-benar siap dan memenuhi standar yang berlaku yang mendapat izin operasional. Pengawasan keberangkatan di bandara akan semakin diperketat sebagai bentuk pencegahan dini. Di samping itu, edukasi masyarakat akan terus digalakkan melalui kampanye Bongkar Mafia Haji dan Umrah yang bertujuan memberikan pemahaman lebih luas kepada publik.

Dengan penanganan yang lebih ketat dan transparan, diharapkan integritas aparatur dapat terus diperkuat. Tujuannya adalah agar pengawasan dan pelayanan berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah sebagai prioritas utama. Kemenhaj berharap langkah-langkah konsolidasi ini dapat mengurangi angka kerugian masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.